 |
| Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam acara Sarasehan DPD RI bersama Calon Presiden 2024 di Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024. (Foto: kba news) |
Anies meyakini, dengan forum-forum dialog secara terbuka seperti ini, kualitas Pilpres akan lebih meningkat .#aminkanindonesia
JAKARTA | KBA - Calon Presiden Nomor 1 Anies Baswedan menghadiri undangan Sarasehan DPD RI bersama Capres 2024 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024 sore.
Anies yang datang mengenakan batik berwarna cokelat dan peci hitam, hadir sekitar pukul 15.30 WIB., tepat sesuai jadwal. Disambut oleh para pimpinan DPD RI, di antaranya Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Fadel Muhammad, Tamsil Linrung, Mahyudin, dan para Ketua Kelompok DPD RI.
Pada kesempatan tersebut Anies berterima kasih dan sekaligus mengungkapkan rasa bangganya diundang untuk menyampaikan visi dan misi di depan para senator, para kepala daerah, dan raja-raja nusantara.
"Terima kasih telah mengundang kami untuk memberikan gagasan, visi, misi dan sekaligus juga bertukar pikiran dengan panelis dari DPD RI dan pimpinan dari DPD RI," kata Anies.
Menurut Anies, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para senator mengandung gagasan.
"Bukan sekadar pertanyaan, tetapi ada pesan, ada gagasan, ada aspirasi. Menurut hemat kami, forum seperti ini sangat baik.
"Agar masyarakat melalui DPD RI, mendengar gagasan, mendengar rekam jejak, mendengarkan karya, dan juga mendengar rencana-rencana ke depan," ujar Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 tersebut.
Anies meyakini, dengan forum-forum dialog secara terbuka seperti ini, kualitas Pilpres akan lebih meningkat Rakyat akan menyaksikan dan membandingkan semua aspek tadi dalam mengambil keputusan, mencoblos di TPS nanti," tuturnya.
Sekira 12 hari lagi rakyat Indonesia akan melakukan pemilihan. Dengan cara seperti ini, Anies berharap masyarakat mempunyai kesempatan lebih banyak mendengar gagasan dan nantinya bisa mengambil keputusan yang terbaik.
"Karena yang akan dipilih adalah orang yang akan diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama rakyat dan atas nama negara," kata Anies.(kba)